Diduga Ada Mafia DD dan Pungli Pemuda Demo Pemdes Kou

PM, SANANA- Pemuda Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Menggelar Aksi di Depan Kantor Desa Kou Senin (22/7/2024).

Aksi tersebut terkait dugaan penggelapan anggaran bersumber dari pendapatan Desa, senilai ratusan juta Rupiah. Serta adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pengusaha kopra dan galian C oleh Pemerintah Desa Kou.

“Ia aksi ini, kami mempertanyakan hak-hak warga yakni terkait upah kerja . Dan sisa anggaran tahun 2021 dan 2022,”teriak Ramlan Buamona pemuda Desa Kou dalam orasinya.

Selain itu, Ramlan juga menjelaskan dugaan penggelapan anggaran dana Desa Rp 345.956.144 pada sisa penggunaan anggaran (Silpa) dari tahun 2021 dan 2023 . Anggaran tersebut tidak digunakan oleh pembanguan di sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

“Silpa senilai tahun 2021 dan 2022 senilai Rp. 345.956.144 di pertanyakan oleh masyarakat. Karena diduga tidak digunakan untuk pembangunan di Desa. Rinciannya sebagai berikut. Tahun 2021 Covid Rp. 57 juta pengembalian pejabat Rp. 81 juta ruma anyaman Rp. 42 lebih motor tosa 72 juta peningkatan kapasitas BPD 7 juta dari anggaran ini tidak di gunakan untuk pembangun di Desa, Maka kami menduga ada penyelewengan,”jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ramlan pembangunan jalan setapak dan drainase tahun 2024 diduga ada mafia di TPK dan oknum aparat Desa. Kerena pembayaran upah kerja tidak sesuai. Sehingga disinyalir sebagian upah kerja masuk ke dalam kantong pribadi oknum oknum tersebut.

“Upang kerja pembangunan setapak Rp. 42 juta yang diberikan hanya Rp 20 juta sedangkan upang kerja galian Drainase Rp. 43.5500 yang diberikan hanya Rp 30.000.000,”ujarnya.

Bahkan dalam orasi itu, Ramlan Bilang bahwa pemerintah desa juga diduga melakukan pungutan galian C, kepada proyek pekerjaan jalan waitian Kou dan Waitamela capalulu serta pengusaha kopra di Desa Kou. Sehingga dia tegaskan pungutan harus berdasarkan rugulasi.

“Penguatan Galian C pada Proyek jalan Desa Kou Waitina dan desa Kou Waitamela. Serta pungutan pedagang kopra, Juga tidak ada keterbukaan diduga anggaran di selewengkan,”tutupnya