PM,TOBELO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, didemo lantaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar selama tiga bulan terakhir tidak stabil.
Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) didepan kantor DPRD. Aksi ini bentuk protes terhadap kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar di Kabupaten Halmahera Utara.
Para nelayan keluh dengan kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sehingga meraka tidak bisa melaut untuk menafkahi keluarganya. Selain itu juga mempengaruhi pendapatan para nelayan.
Koordinator lapangan aksi, Takdir Barakati, menyatakan dalam orasinya bahwa kenaikan harga BBM semakin memperparah kondisi para nelayan kecil, yang kini mengalami penurunan penghasilan karena keterbatasan BBM.
Takdir mengkritik sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan melakukan penimbunan BBM subsidi, dan meminta pihak terkait seperti Pertamina, SPBUN, dan DKP Halut untuk menata kembali distribusi BBM bersubsidi serta mendesak pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penimbunan.
“Ia juga menuntut agar izin pengoperasian SPBUN di Pelabuhan TPI tidak dipersulit oleh Pertamina dan DKP Halut. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk mencari solusi bagi para nelayan yang terdampak” tegasnya.
Dalam tanggapannya, perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa izin operasi SPBUN TPI telah berakhir sejak 31 Mei 2024. Oleh karena itu, pasokan BBM jenis pertalite dialihkan ke SPBU Wari dan solar ke Posi-posi untuk sementara waktu guna menghindari pelanggaran aturan.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Halut, Irham Hakim, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan nelayan dengan mendesak Pertamina dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan bagi nelayan.
“Kami akan memanggil DKP Halut dan Pertamina untuk mencari solusi cepat guna meringankan beban nelayan” tuturnya.
Dalam aksi tersebut, HNSI Halut menyampaikan empat poin tuntutan kepada DPRD Halut ;
1. Meminta transparansi kuota BBM bersubsidi,
2. Mendesak percepatan penyaluran BBM subsidi jenis solar paling lambat 12 Agustus 2024,
3. Meminta peningkatan kuota BBM sebesar 200 ton sesuai kebutuhan nelayan di pelabuhan TPI Tobelo,
4. Mendesak penyelesaian izin SPBUN yang belum tuntas.(Sam)
