PM,TOBELO – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Halmahera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif” yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (26/9/2024) di Hotel Green Land, Desa Gura, Kecamatan Tobelo (Halut), dan menghadirkan dua pemateri, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara, Abdul Djalil, serta Wakil Rektor Universitas Halmahera, Selfianus Laritmas.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris, menekankan pentingnya sosialisasi ini sebagai langkah awal dalam menghadapi Pilkada 2024.
“Ini merupakan agenda pertama Bawaslu sebagai bagian dari konsolidasi menyambut Pilkada. Kita semua di sini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik dan berkualitas,” ujarnya.
Ahmad juga menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan Pilkada tidak bisa hanya bergantung pada Bawaslu. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, ia menyerukan kepada semua pihak yang hadir untuk turut aktif dalam mengawal jalannya pilkada.
“Kekuatan kami terbatas, tangan kami terbatas, dan kami butuh dukungan banyak orang untuk mengawasi Pilkada 2024. Kita harus sadar bahwa Pilkada ini akan penuh dengan dinamika, turbulensi, bahkan gesekan. Oleh karena itu, saya berharap para peserta sosialisasi dapat menjadi penyejuk di masing-masing wilayah, demi menjaga kualitas demokrasi kita,” tambahnya.
Dalam paparannya, Ahmad Idris juga menggarisbawahi tiga isu besar yang berpotensi mencederai jalannya Pilkada 2024 di Halmahera Utara. Pertama, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana telah banyak laporan yang diterima dan tengah ditangani oleh Bawaslu.
Netralitas ASN menjadi perhatian utama karena mereka diharapkan menjadi pilar yang menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Isu kedua adalah “SARA” (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), yang sering kali menjadi alat bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat.
“Kita harus berkomitmen bersama untuk menepis isu “SARA” yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ujar Ahmad.
Isu ketiga yang menjadi sorotan utama adalah praktik politik uang, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi integritas demokrasi.
Politik uang, menurut Ahmad, tidak hanya merusak wajah demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang bersih dan jujur. Oleh karena itu, Bawaslu akan memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini dengan melakukan pengawasan ketat.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memicu partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta dalam mengawal proses demokrasi di Halmahera Utara.
Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu Halut ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga kualitas Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Semua yang hadir di sini adalah duta pengawas demokrasi di wilayah masing-masing. Mari kita pastikan Pilkada 2024 Halmahera Utara berjalan dengan aman, lancar, dan tetap menjaga marwah demokrasi kita,” tutup Ahmad.(Sam)
