Politisi PAN dan PKB Kritisi Perjalanan Dinas Unsur Pimpinan DPRD Halut

PM- TOBELO- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Jumar Mafoloi dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fahmi Musa. Mengkritisi perjalanan unsur Pimpinan DPRD Halmahera Utara (Halut) di luar Daerah Rabu (05/03/2025).

Pasalnya kedua Polisi ini, menilai unsur pimpinan DPRD Halut, lebih menyerupai plesiran atau hanya bersenang-senang ketimbang upaya serius menangani persoalan krusial di daerah.

Fahmi Musa, mengatakan bahwa unsur pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas sejak dilantik, yang menurutnya tidak memberikan dampak nyata bagi penyelesaian masalah di Halut.

“Sudah lebih dari lima kali mereka melakukan perjalanan dinas, tapi tidak ada hasil yang signifikan untuk mengatasi persoalan daerah. Masalah-masalah yang seharusnya segera dituntaskan justru dibiarkan menggantung,”tegas Fahmi

Anggota DPRD Halut ini, juga menilai perjalanan tersebut hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa ada kepastian solusi atas sederet permasalahan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya.

Lebih lanjut, Fahmi menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perjalanan dinas. Ia mengusulkan agar setiap hasil konsultasi ke pemerintah pusat dibahas bersama anggota DPRD lainnya agar ada langkah konkret yang bisa diambil secara kelembagaan.

Sementara, Jumar Mafoloi mengungkapkan kekhawatirannya karena adanya, sejumlah agenda penting DPRD, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengatasi krisis keuangan, kerap tertunda karena ketidakhadiran pimpinan DPRD di daerah.

“Setiap kali Ranperda akan dibahas, pimpinan DPRD justru sedang berada di luar daerah. Padahal, DPRD memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pengawas yang juga harus membantu daerah melewati krisis keuangan. Saat ini, defisit anggaran daerah mencapai angka yang fantastis,”ujar Jumar.

Bahkan ia menjelaskan ribuan warga yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di RSUD Tobelo akibat keterbatasan anggaran.

Ironisnya, kata anggota DPRD Halut ini permasalahan ini seharusnya menjadi agenda utama dalam konsultasi unsur pimpinan ke pemerintah pusat, tetapi tidak pernah dibahas bersama anggota DPRD lainnya.

“Seolah-olah mereka hanya bepergian tanpa membawa pulang solusi. Bagi kami, perjalanan mereka lebih mirip plesiran daripada mengurus kepentingan rakyat,”jelas Jumar

Dengan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, kritik ini menyoroti urgensi bagi unsur pimpinan DPRD Halut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, terutama terkait perjalanan dinas yang menggunakan dana publik, yang hingga saat ini terus menunggu langkah konkret dari para wakil rakyat mereka, apakah perjalanan dinas itu benar-benar demi kepentingan daerah atau hanya sekadar jalan-jalan berkedok tugas Negara. (red)