PM,TOBELO – Kabar gembira Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara akan menetapkan pembayaran honor Tenaga kesehatan (nakes) dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.
Pembayaran honor Nakes dan BPJS Kesehatan ini, dibayar setelah Pemda Halmahera Utara, menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) yang di transfer oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery, menyampaikan bahwa hasil konsultasi Pemda Halut dengan Pemprov Malut terkait permohonan pembayaran DBH membuahkan hasil positif.
“Iya, beberapa waktu lalu kami Pemda Halut sudah bertemu dengan Ibu Gubernur Malut untuk meminta pembayaran DBH, dan hasilnya positif. Menunggu transfer dari pusat, apabila sudah masuk, maka akan secepatnya dilakukan pembayaran. Mudah-mudahan DBH itu segera masuk,” ungkapnya, Jumat (14/03/2025).
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa ketika dana tersebut sudah diterima, prioritas utama Pemda Halut adalah menyelesaikan pembayaran BPJS Kesehatan serta honor tenaga kesehatan.
“Apabila DBH sudah masuk ke rekening Pemda, maka yang jadi prioritas adalah bayar honor tenaga kesehatan plus BPJS kesehatan di RUSD Tobelo” tegas Frans
Hal ini, dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan dan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Tentunya menjadi angin segar bagi para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga, pembayaran honor yang menjadi prioritas diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan mereka dalam menjalankan tugas mulia.
Selain itu, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Tobelo juga menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Halmahera Utara dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Pemda Halut berharap agar dana DBH segera dikucurkan, sehingga program pembayaran ini bisa segera direalisasikan. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam mengelola keuangan daerah demi kepentingan tenaga kesehatan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan.