PM,TOBELO- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), bakal melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Tak hanya merampingkan, Pemkab Halut juga berencana membentuk satu OPD baru, yakni Badan Pendapatan Daerah.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyampaikan hal ini dalam pernyataan resmi pada pekan pertama masa jabatannya. Ia dan wakilnya, Kasman Hi Ahmad, baru delapan hari menjabat pasca dilantik.
“Kami bupati dan wakil bupati Halmahera Utara baru memasuki hari ke delapan, namun sejak awal sudah dihadapkan pada berbagai tantangan. Meski demikian, kami yakin dan percaya bahwa semua akan bisa kita atasi demi mewujudkan masyarakat Halmahera Utara yang lebih sejahtera dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia mengatakan, rencana perampingan OPD dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor. Dalam konteks pengelolaan anggaran, Bupati menginstruksikan bahwa seluruh program fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) reguler ditunda sementara, hingga ada kepastian kondisi pendapatan daerah pada Agustus mendatang.
“Saat ini, hanya program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU peruntukan yang dapat dilelang atau ditender,” jelasnya.
Pembentukan Badan Pendapatan Daerah dinilai penting mengingat terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD Halmahera Utara. Dari total PAD yang tercantum sebesar Rp110 miliar, sekitar Rp80 miliar berasal dari RSUD Tobelo, yang menurut Bupati tidak bisa dijadikan acuan pendanaan program pembangunan.
“Artinya, PAD riil kita hanya Rp30 miliar. Jika dibandingkan dengan total APBD kita yang lebih dari Rp1 triliun, kontribusinya hanya sekitar 3 persen. Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Piet menilai selama ini, fungsi penggalian potensi PAD belum dijalankan secara optimal karena penggabungan fungsi pendapatan dan keuangan dalam satu dinas. Dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah yang berdiri sendiri, ia berharap potensi PAD bisa tergarap lebih maksimal dan meningkat dua kali lipat dari capaian saat ini.
“Kalau ini adalah sebuah perusahaan, kita sudah bangkrut. Kita harus bangkit. Kita tidak bisa terus-menerus berharap pada pemerintah pusat. Daerah ini harus bisa membiayai dirinya sendiri,” tegas Bupati.
Ia juga meminta dukungan penuh dari DPRD Halmahera Utara agar pembentukan badan baru tersebut bisa segera disahkan dan diberlakukan. “Kami mohon kerja sama dan dukungan dari DPRD, agar rencana ini dapat segera terlaksana,” kata Piet Hein Babua.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan komitmennya untuk membangun kemandirian fiskal melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif.(Sam)
