PM,TOBELO- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Greenland, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Jumat (11/4/2025). Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan dasar dan mendorong penguatan sektor ekonomi produktif di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.
Musrenbang tahun ini mengangkat tema “Memperkuat Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial Budaya dan Ekonomi Produktif.” Hadir dalam kegiatan ini Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Sekretaris Daerah Erasmus J. Papilaya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Halut, para Asisten, SAB, Pimpinan OPD, Kabag Setda, Camat dan Kasubag Penyusunan Program.
Dalam sambutannya, Bupati Piet menekankan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif. Ia menyebut bahwa forum ini harus menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Musrenbang adalah amanat undang-undang. Ini proses penting agar perencanaan pembangunan tidak berjalan sepihak, melainkan menjadi hasil kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” ujar Piet.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam merancang program sesuai dengan sistem e-Planning. Dengan sistem ini, program yang telah disepakati akan terkunci secara digital, sehingga perubahan di tengah jalan sulit dilakukan.
Ia menyoroti praktik lama yang kerap menjadi persoalan, yaitu munculnya program tambahan di luar hasil Musrenbang yang kemudian dibebankan dalam APBD. Praktik tersebut menurutnya memicu pembengkakan anggaran dan defisit keuangan.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi program ‘titipan’ yang tidak melalui mekanisme resmi. Itu yang dulu membuat defisit kita membengkak,” tegas Piet.
Pemerintah daerah saat ini, kata Piet, sedang menghadapi tantangan serius berupa beban utang yang mencapai lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk lebih selektif dalam menyusun program dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.
Meski demikian, arah pembangunan tetap disusun dengan mengacu pada visi Halmahera Utara Maju dan Setara. Empat wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pembangunan, yakni:
1.Kawasan Kao sebagai pusat industri,
2. Kawasan Tobelo untuk pengembangan jasa,
3.Kawasan Galela untuk pengembangan hortikultura, dan
4. Kawasan Loloda sebagai sentra perikanan terpadu.
Pemerintah Daerah juga akan mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa dan pala, dengan strategi peningkatan produksi melalui pengendalian hama, peremajaan tanaman, dan perluasan lahan.
RPJMD pemerintahan baru saat ini masih dalam tahap penyusunan, namun RKPD 2026 disusun sebagai acuan awal pembangunan tahun pertama masa jabatan. Pemerintah berjanji akan memastikan sinergi antara perencanaan jangka pendek dan arah kebijakan jangka menengah daerah.
“Kami bertanggung jawab terhadap seluruh beban masa lalu, tapi juga ingin memastikan bahwa program baru tidak terhambat. Kami mohon semua pihak memahami situasi ini dan ikut mendukung proses transisi yang kami jalankan,” ujar Bupati.
Musrenbang RKPD diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.(Sam)
