Penulis: M.Sofyan Z Selang
Pendidikan menjadi alat paling efektif untuk membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Ia bukan senjata dalam arti fisik yang dapat kita lihat dan genggam, tetapi pengaruhnya jauh lebih besar dalam membentuk peradaban dan mengubah dunia. menurut Nelson Mandela di dalam Darmadi, H, dkk. (2018), mengatakan bahwa, “Pendidikan merupakan salah satu cara paling ampuh untuk mengubah dunia.”
Namun, bagaimana pendidikan ditempatkan dalam kebijakan pemerintah Indonesia saat ini? Dalam sistem pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, pendidikan tampaknya hanya menjadi prioritas pendukung. Alih-alih menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang cerdas, pendidikan justru mengalami pemangkasan anggaran demi memenuhi program makan bergizi gratis yang dicanangkan sebagai prioritas utama pemerintah.
Pertanyaannya, apakah masyarakat hanya menginginkan makan bergizi gratis? Sejauh program ini berjalan, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat masih dipertanyakan. Alih-alih memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, kebijakan ini justru menimbulkan berbagai konsekuensi yang menyulitkan.
Efisiensi anggaran yang diterapkan untuk mendukung program makan siang gratis berimbas pada pemutusan hubungan kerja bagi banyak orang tua. Mereka kehilangan pekerjaan demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan makanan gratis di sekolah. Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan justru dikorbankan demi mendanai program ini.
Padahal, tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, realitas kebijakan saat ini justru bertolak belakang dengan amanat konstitusi tersebut.
Jika kita melihat lebih dalam, tampaknya ada sebuah pola yang mengarah pada upaya untuk membatasi kecerdasan rakyat. Mengapa? Karena rakyat yang cerdas akan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, mereka tidak akan mudah dibodohi dengan janji-janji populis yang hanya bersifat sementara. Inilah yang membuat pendidikan menjadi ancaman bagi kekuasaan yang ingin bertahan tanpa pengawasan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, semakin sulit bagi pemimpin yang korup dan otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya.
Namun, di Indonesia saat ini, langkah-langkah yang diambil pemerintah justru tampak mengarah pada pembatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Pemangkasan anggaran pendidikan demi mendanai program populis seperti makan bergizi gratis bukanlah kebijakan yang lahir dari kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas politik dengan cara membuat rakyat bergantung pada pemerintah.
Jika rakyat terus-menerus diberiikan tanpa diajarkan cara memancing, maka mereka akan selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Program bantuan sosial seperti makan gratis memang dapat membantu dalam jangka pendek, tetapi tanpa investasi serius dalam pendidikan, program semacam ini justru memperpanjang ketergantungan masyarakat terhadap negara. Pada akhirnya, kebijakan semacam ini bukanlah solusi untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melainkan strategi untuk mempertahankan status quo.
Dengan demikian, rakyat yang kurang terdidik akan lebih mudah dikendalikan dan diarahkan sesuai kepentingan penguasa. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran kritis selalu menjadi ancaman bagi kekuasaan yang otoriter. Revolusi Prancis, gerakan mahasiswa 1998 di Indonesia, hingga berbagai gelombang protes di dunia adalah bukti bahwa pendidikan dan kesadaran intelektual rakyat dapat menggulingkan pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Maka, sudah seharusnya kita mempertanyakan: Apakah pendidikan di Indonesia benar-benar diperjuangkan untuk mencerdaskan rakyat, ataukah hanya dijadikan alat politik demi mempertahankan kekuasaan?
Oleh karena itu, perlu suatu kebijakan negara yang mencerdaskan anak bangsa, karena rakyat yang cerdas adalah rakyat yang berani bertanya, berani menuntut, dan berani melawan ketidakadilan. Karena itu, jika kita ingin perubahan, kita tidak boleh membiarkan kecerdasan kita dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.(**)
