“Pembangunan bukan tentang berapa banyak proyek diresmikan, tapi seberapa banyak rakyat yang merasakan manfaatnya”
Oleh: Mohtar Umasugi (Akademisi)
Saya menulis ini bukan karena benci pada negeriku, tapi karena cinta yang tak pernah selesai terhadap tanah kelahiran. Kabupaten Kepulauan Sula. Di atas panggung, narasi pembangunan kerap dibacakan dengan penuh optimisme.
Namun di balik tirai, tersembunyi realitas lain yang jauh dari meriah tentang kegersangan infrastruktur, keterlambatan pelayanan dasar, dan ketidakjelasan arah pembangunan yang menjawab kebutuhan rakyat.
Kebutuhan Primer Masih Menjerit
Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Hingga hari ini, air bersih belum bisa diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Sula. Di beberapa desa, masyarakat harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air layak konsumsi.
Akses jalan yang rusak, transportasi antarwilayah yang tidak terintegrasi, hingga sinyal telekomunikasi yang sering hilang timbul menunjukkan bahwa kebutuhan primer masih jauh dari kata selesai.
Listrik pun belum menyala stabil. Di banyak tempat, pemadaman masih menjadi “langganan”, menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Dalam sektor kesehatan, fasilitas terbatas, tenaga medis kurang, dan ketersediaan obat-obatan sering menjadi kendala utama. Bukankah seharusnya ini menjadi prioritas, bukan sekadar catatan pinggir?
Ketimpangan Ekonomi dan Panggung Seremonial
Di sisi ekonomi, geliat pasar rakyat berjalan tertatih. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses modal dan pelatihan. Pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti hasil laut dan hutan belum berkelanjutan, bahkan terkesan dieksploitasi tanpa membangun kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Ironisnya, di atas panggung-panggung seremonial, semua terlihat baik-baik saja. Ada peresmian ini dan itu, ada baliho besar dengan narasi pencapaian.
Tapi rakyat tahu, mereka hanya sedang menonton panggung yang sudah diaturdengan toping manis di atas pembangunan yang hampa gizi. Pembangunan dijadikan kosmetik politik, bukan sarana pemerataan keadilan.
STAI Babussalam Sula Dibiarkan Merana
Yang lebih menyedihkan adalah realitas pendidikan tinggi. STAI Babussalam Sula, satu-satunya perguruan tinggi Islam swasta di daerah ini, yang selama ini ikut mencerdaskan anak negeri justru diabaikan oleh pemerintah daerah.
Tak ada dukungan anggaran yang layak, tak ada roadmap pengembangan institusi, bahkan kehadirannya pun nyaris luput dari pidato-pidato resmi pemerintah.
Padahal, STAI Babussalam adalah ruang peradaban. Dari sana, anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat desa menggantungkan mimpi untuk mengubah nasib. Ketika negara atau pemerintah daerah tidak hadir untuk menopangnya, siapa yang akan menanggung beban keruntuhan semangat generasi muda kita?
Panggung Harus Digeser
Kini saatnya kita mengganti sorotan. Jangan lagi kita hanya melihat dari gemerlap panggung depan. Mari tatap panggung belakang, tempat di mana rakyat masih menunggu lampu menyala, air mengalir, jalan mulus, pendidikan terjangkau, dan pelayanan kesehatan menyentuh hingga pelosok.
Mari angkat suara bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan nurani pengambil kebijakan.
Pembangunan bukan tentang berapa banyak proyek diresmikan, tapi seberapa banyak rakyat yang merasakan manfaatnya. Jika “toping” pembangunan hanya untuk pencitraan, maka rakyat tak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah roti yang bergizi pembangunan yang menyentuh hati dan kebutuhan rakyat.
Harapan untuk Negeri
Sebagai anak negeri, saya tidak menuntut kemewahan. Tapi saya menuntut keadilan. Sebab negeri ini bukan milik sekelompok elite. Ia adalah tanah milik bersama, yang harus dibangun dari bawah, bersama, dan untuk semua.
Sudah cukup kita diam. Sudah saatnya kita bersuara. Karena cinta pada negeri ini, tak selamanya harus dibungkus pujian. Kadang ia harus lahir dari kritik. Dan kritik ini, adalah bentuk paling jujur dari harapan yang belum mati.
