PM,LABUHA – Pemerintah Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, angkat bicara menanggapi pemberitaan dugaan pemalsuan tanda tangan warga untuk hibah tanah dalam proyek pembangunan jalan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Nondang, Burhanudin Munawir, menegaskan bahwa kasus tersebut terjadi pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya, bukan pemerintahan desa saat ini.
“Penggusuran untuk pembangunan jalan itu terjadi pada 2018, saat kepemimpinan mantan Kades Umar Fataha. Seluruh ganti rugi untuk 27 warga yang terdampak sudah dibayarkan pada tahun yang sama. Dokumen pembayaran dan perhitungan ganti rugi juga tersedia,” kata Burhanudin, yang akrab disapa Gogle, Minggu (27/4/2025).
Proyek Jalan dan Syarat Hibah Tanah.
Gogle menjelaskan, proses pengurusan ganti rugi saat itu dibagi dalam dua kelompok. Satu kelompok ditangani langsung oleh mantan kades, sementara kelompok lain dikelola oleh pihak ketiga.
“Untuk pencairan dana ganti rugi, memang diperlukan rekomendasi hibah tanah sebagai syarat administrasi. Dokumen itu dibuat khusus untuk keperluan jalan selebar 8 meter,”ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk keluarganya sendiri yang namanya tercantum dalam daftar penerima ganti rugi. “Di antara 27 nama itu, tercantum nama ibu saya. Saya sendiri tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Kasus ini akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersma DPRD
Menanggapi pertanyaan soal dokumen hibah tanah yang diduga mengandung tanda tangan palsu, Gogle mengatakan bahwa bukti-bukti akan disampaikan oleh Kades Nondang saat ini, Munira M. Saleh, dalam RDP atau hearing bersama DPRD Halmahera Selatan, Senin (28/4/2025).
“Semua dokumen akan dibawa dan dijelaskan secara resmi oleh kades dalam hearing besok (hari ini),” kata Gogle.
Kasus ini mencuat setelah beredar laporan bahwa tanda tangan sejumlah warga diduga dipalsukan untuk mengesahkan hibah tanah.
