PM, Ternate– Sudah 13 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu belum pernah menerima jatah beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog).
Hal ini disoroti oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, yang menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk nyata kegagalan dalam pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Utara.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 di Sofifi, Selasa (29/4/2025), Mislan melayangkan interupsi keras dan mendesak pemerintah provinsi agar segera memperbaiki distribusi logistik di wilayah-wilayah terluar, khususnya Taliabu.
“Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah masuk daftar penerima beras Bulog. Bahkan namanya tidak tercantum dalam daftar. Ini bentuk ketidakadilan,” tegas Mislan.
Ia menilai, alasan yang selama ini disampaikan oleh pihak Bulog terkait kendala distribusi. Yakni karena jarak Taliabu yang dianggap terlalu jauh dari ibu kota provinsi merupakan dalih yang tak berdasar.
“Kalau memang cuma karena jarak, kenapa Taliabu tidak sekalian dilepaskan dari Maluku Utara? Ironis sekali, padahal jarak ke Taliabu itu hampir sama dengan jarak ke daerah lain di provinsi ini. Tapi kenapa Taliabu seperti tidak dianggap?” ujar Mislan dengan nada kesal.
Lebih jauh, ia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru, Serly Djoanda dan Sarbin Sehe, untuk menjadikan asas keadilan dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dalam masa kepemimpinan mereka.
“Kalau mau bicara keadilan, mulailah dari distribusi yang merata. Jangan ada lagi daerah yang merasa terabaikan, apalagi dalam urusan pangan,” tutupnya (tim_red)
