PM,TOBELO- Guna memperjuangkan kepentingan umum, Puluhan warga Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, datangi kantor DPRD Tobelo.
Kedatangan warga menuntut agar jalan dan jembatan yang mengalami rusak parah segera diperbaiki.
Mereka menggelar audensi atau pertemuan dengan DPRD, diruang rapat Bangsaha, Kamis (20/6/2025).
Dalam agenda dengar pendapat itu, warga menyampaikan langsung keluhan atas kerusakan jalan dan jembatan yang dinilai telah lama dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Koordinator aksi, Arganto Kotu, menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur, khususnya di Desa Takimo dan Togolamo, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Kerusakan jalan bukan hanya menyulitkan akses transportasi, tapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi warga,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat, Carles Papua, menyoroti lambannya respons pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang menurutnya hampir seluruhnya rusak parah.
Ia juga meminta DPRD daerah pemilihan (dapil) III untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mendorong percepatan perbaikan infrastruktur.
“Kami butuh kehadiran pemerintah, bukan sekadar kontribusi pribadi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Irwan Djam, menyebut pihaknya tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa jalan dan jembatan di kawasan Kao Barat sebagian berada di bawah kewenangan kabupaten dan sebagian lainnya merupakan tanggung jawab provinsi.
“Kami dari Komisi III sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, kami akan dorong agar perbaikan jalan di Desa Kusuri dan sekitarnya bisa masuk dalam APBD Perubahan,” akunya.
Menutup penyampaiannya, Irwan Djam menyatakan bahwa seluruh masukan dan tuntutan warga akan dirumuskan dalam dokumen resmi DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Anggota DPRD lainnya, Fahmi Musa, menyampaikan bahwa pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih dari Rp 30 miliar oleh pemerintah pusat turut memengaruhi postur APBD di Halut. Namun ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal isu infrastruktur Kao Barat.
“Kalau memang jalan tersebut harus dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi agar bisa segera diperbaiki, maka DPRD akan membangun koordinasi dengan pihak provinsi,” kata Fahmi.
Sementara itu, anggota DPRD Gesti Alfiah, mengaku telah melakukan perbaikan di sejumlah titik secara pribadi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Memang benar saya telah melakukan perbaikan di beberapa titik secara pribadi, bukan untuk sebuah pencitraan, tapi murni sebagai bentuk tanggung jawab moral,” pungkasnya.
Gesti menambahkan bahwa DPRD akan terus mendorong agar masalah ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
Anggota DPRD Jumar Marfoloi juga menyatakan bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke Badan Anggaran, agar dapat dibahas dalam APBD Perubahan 2025 bahkan APBD Induk 2026.
“Permasalahan infrastruktur di Kao Barat adalah kebutuhan mendesak yang harus disikapi segera. DPRD akan mengawal agar hal ini menjadi prioritas dalam penganggaran,” tandasnya.
