PM,SANANA – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Hanura, Yusran Pawah, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, untuk segera turun tangan menangani dampak bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Yusran dalam Rapat Paripurna ke-25 masa persidangan ketiga tahun 2024/2025 dengan agenda penyampaian laporan akhir Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku. Di kantor DPRD Rabu (25/06/2025)
Ia Menyoroti lambannya respons Pemerintah Provinsi terhadap bencana yang telah memutus akses jalan di empat desa di Kabupaten Sula. Sehingga dirinya menilai Pemprov belum menunjukkan kehadiran yang nyata di wilayah terdampak, meski bencana telah berlangsung lebih dari dua minggu.
“Empat desa di Kabupaten Sula terputus aksesnya akibat bencana. Tapi sampai hari ini belum ada langkah nyata dari Pemprov, padahal Gubernur sering menyatakan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” tegas Yusran
Yusran juga mengkritisi pengelolaan aset daerah yang dinilai belum tertata dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh DPRD sebelumnya.
Ia menyebut hasil pertemuan Panitia Kerja (Panja) DPRD dengan sejumlah OPD menunjukkan adanya saling tuding antar instansi terkait status dan pengelolaan aset.
“Beberapa OPD saling menyalahkan. Aset yang seharusnya menjadi penopang pembangunan belum terdata secara menyeluruh. Bahkan ada pembangunan infrastruktur yang sudah selesai tapi belum jelas status asetnya,” ungkapnya.
Menurut Yusran, kondisi ini turut berdampak pada pendapatan daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Sula. Ia menyebut pembangunan yang sudah dilakukan tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang masuk ke kas daerah.
Ia pun meminta Gubernur Maluku Utara untuk segera melakukan langkah konkret dalam menyelamatkan dan mematangkan pendataan aset provinsi, sekaligus menunjukkan kehadiran langsung di tengah masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
“Ini jadi catatan penting bagi kami di Sula Pemerintah Provinsi harus hadir,” pungkasnya
Selian itu, Yusran juga mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah menjadi perhatian internal DPRD, termasuk oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray. Menurutnya, Ketua DPRD bahkan telah menegaskan kembali agar OPD teknis segera turun langsung ke Sula untuk menanggapi situasi darurat ini.
“Pak Iqbal Ruray sudah menyampaikan dengan tegas dalam rapat, dan itu diulang lagi, bahwa OPD teknis harus segera hadir di Sula. Ini bukan hanya masalah administratif, tapi soal keselamatan dan hak masyarakat,” kata Yusran. (Red_)
