PM,TERNATE – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Gerindra Mislan Syarif, meminta Gubernur Maluku Utara Sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat didaerah. Untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan , terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Taliabu.
Hal ini disampaikan Mislan karena ia turut memperhatikan adanya pemindahan lokasi pembangunan RSUD dari lokasi awal yang sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Kementerian Kesehatan beberapa bulan lalu.
“Terkait rumah sakit yang akan dibangun di Kabupaten Pulau Taliabu, yang kita ketahui bersama bersumber dari anggaran APBN, saat ini lokasi pembangunannya telah berpindah dari tempat awal peletakan batu pertama oleh Kementerian Kesehatan. Setelah Bupati baru, Salsabila Mus, dilantik, lokasi proyek digeser ke depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu,” ujar Mislan dalam Rapat Paripurna ke-25 masa persidangan ketiga tahun Rabu (2024/2025), dengan agenda penyampaian laporan akhir Panitia Kerja (Panja) Tindak Lanjut Laporan BPK atas LKPD Provinsi Maluku Utara.
Mislan menyampaikan kekhawatirannya bahwa pemindahan lokasi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proyek.
“Boleh pindah atau tidak. Itu ada kajian dan ada yang mempunyai kewenangan menentukan. Kami hanya meminta Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi agar bisa segera di pembangunan RSUD Taliabu,”katanya
Lebih lanjut, ia menyatakan mendukung pembangunan RSUD tersebut, namun menyesalkan adanya polemik terkait perubahan lokasi yang justru menghambat progres.
Ia juga bilang bahwa dari dua RSUD yang direncanakan di Maluku Utara yakni di Halmahera Timur dan RSUD pulau taliabu,. Untuk RSUD Halmahera timur sudah berprogres 20 hingga 25% tapi utk RSUD Pulau Taliabu hingga kini belum menunjukkan progres yang berarti.
“Yang dikhawatirkan adalah waktu pelaksanaan tidak sesuai target, sehingga anggarannya bisa saja dikembalikan. Jadi saya berharap Pemerintah Provinsi segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar proyek ini tidak gagal karena kehabisan waktu,” pungkasnya.
