WEDA- Bupati Ikram Malan Sangadji (IMS) dinilai sebagai pengambil kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Hal demikian mengingat langkah IMS menata ulang tata kelola suplayer kebutuhan industri di Perusahan Tambang (PT) Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah pernyataan politik dan budaya sebuah sikap pemimpin lokal yang berani menjaga marwah orang Halmahera Tengah.
Padahal sebelumnya, suplayer yang ada di perusahaan bukan asli dari orang Weda. Namun dengan ketegasan IMS merubah struktur itu dan menjadikan anak kampung sebagai pemegang peran.
“Saya menilai Bupati berani dan tepat dalam mementingkan kepentingan masyarakat,” ucap Bobi Satriyono Pemuda Halmahera Tengah, kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Menurut di, Dalam visi dan misi Presiden Prabowo, hilirisasi sumber daya alam, kedaulatan ekonomi, serta penataan ulang rantai pasok nasional menjadi agenda prioritas. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa hasil bumi, seperti nikel di Halmahera, dikelola secara adil, efisien, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat lokal, bukan hanya elite bisnis semata.
“Dalam konteks inilah, tindakan Bupati IMS sangat relevan dan strategis,” akunya.
Bobi menjelaskan, Penertiban dan sinkronisasi suplayer IWIP oleh Pemda Halteng bukan hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga aspek keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Saatnya memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton dalam industri besar yang berdiri di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sudah terlalu lama distribusi keuntungan dari proyek raksasa seperti IWIP tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga di sekitar kawasan industri. Saatnya Pemerintah Daerah berdiri tegak bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pengatur arah.
Bahkan Bobi menilai, tindakan Bupati IMS memiliki dimensi kultural. Dengan menata ulang rantai pasok di IWIP, Ikram Sangaji menunjukkan bahwa pemimpin daerah juga bisa menjadi bagian penting dari perjuangan nasional, tanpa meninggalkan akar lokal dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah rakyat.
Pemerintah pusat patut memberi dukungan penuh terhadap langkah-langkah semacam ini. Sebab jika visi Presiden ingin berhasil di tingkat nasional, maka pelaksanaannya di tingkat lokal harus tegas dan berpihak pada rakyat.
“Pemimpin seperti IMS adalah cermin bagaimana visi pusat bisa hidup dan bekerja nyata di tanah sendiri,” tandasnya.
