PM,SANANA– Warga Pulau Mangoli Arsan Umasugi mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini Bupati Fifian Ade Ningsi Mus. Untuk segera meninjau ulang kebijakan distribusi kuota minyak tanah bersubsidi di wilayah Mangoli Utara.
Menurutnya, alokasi kuota saat ini dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, terutama setelah meningkatnya jumlah penduduk akibat beroperasinya perusahaan Mangoli Timber Produksi (MTP) di wilayah tersebut.
“Sejak perusahaan mulai beroperasi, banyak tenaga kerja dari luar yang datang, sehingga kebutuhan minyak tanah di tingkat rumah tangga ikut meningkat,”ujar warga Jumat (15/08/2025)
Sebagai contoh, Desa Rawa Mangoli saat ini tercatat menerima alokasi sebesar 20 ton minyak tanah bersubsidi. Sementara itu, di Desa Falabisahaya terdapat tiga pangkalan
Namun, lanjut Arsan pangkalan ini tidak hanya melayani warga Falabisahaya, tetapi juga masyarakat dari desa-desa sekitar seperti Pastabulu, Minaluli, Madapui, Saniahaya, dan Madapia. Dengan cakupan pelayanan yang begitu luas, warga ia jumlah kuota yang tersedia saat ini sangat tidak mencukupi.
“Distribusi ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi di Falabisahaya yang saat ini mengalami lonjakan jumlah penduduk karena adanya aktivitas industri,”katanya
Sebagai solusi, Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, Bupati Kabupaten Sula menambah kuota minyak tanah untuk pangkalan-pangkalan yang ada. Selain itu, mereka juga menyarankan agar dibuka pangkalan baru di desa-desa yang belum memiliki fasilitas distribusi minyak tanah.
“Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan penyesuaian kuota agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang justru akan menimbulkan keresahan,”harapnya. (tim_red)
