PM,SANANA– Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, melakukan kunjungan kerja ke Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan (BPBPK) Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu (24/9/2025).
Selian Kunjungan ke BPBK Bupati juga melakukan kunjungan ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.
Kedatangan Bupati disambut langsung oleh Kepala BPBPK Maluku Utara, Sahdin Hi Husen, di ruang rapat utama balai. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum koordinasi strategis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan BPBPK Malut.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda penting terkait percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor bangunan gedung dan kawasan permukiman yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Kepulauan Sula.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal guna mendorong realisasi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sula, Basiludin Labesi
Basaludin juga menjelaskan bahwa Bupati Fifian tidak sendiri. Ia turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Drs. Muhlis Somole.
Sementara dari pihak BPBPK Malut hadir pula sejumlah pejabat seperti Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Eddy Sabar Torano; Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II, Widya Eka Putri; PPK Perencanaan, Asiwati Sanaki; serta Tim Teknis BPBPK.
Selain itu, Basaludin juga bilang bahwa kepala BPBPK Malut, Sahdin Hi Husen, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam mempercepat pembangunan. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis maupun perencanaan sesuai kewenangan yang ada.
“Kolaborasi ini sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku,” ungkap Sahdin.
Pemerintah Kabupaten Sula menegaskan akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga vertikal lainnya demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kepulauan.
